SIM PKK Dibekukan Penerapannya
PURBALINGGA, HUMAS – Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (SIM PKK) akhirnya ditunda penerapannya. Hal ini menyusul adanya surat edaran dari Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, yang menyatakan agar penerapan SIM PKK dibekukan terlebih dahulu. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan pelatihan SIM PKK juga agar dihentikan.
“Ini berita gembira bahwa SIM PKK dibekukan dulu. Bagaimana ibu-ibu ketua TP PKK Kecamatan, senang apa senang,” kata Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Sudarli Heru Sudjatmoko saat memberikan sambutan pada Evaluasi Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK dan HKG PKK tingkat Provinsi Jateng di Operation Room Graha Adiguna, Purbalingga Selasa (2/12).
Tim evaluasi diterima oleh Bupati Sukento Rido Marhaendrianto dan Ketua TP PKK Purbalingga Erna Sukento di ruang VIP rumah jabatan bupati. Kemudian tim meninjau gelar produk UMKM Purbalinga di Pendapa Dipokusumo. Usai penerimaan resmi di Graha Adiguna, tim selanjutnya melakukan penilaian administrasi di sekretariat TP PKK Kabupaten dan peninjauan lapangan ke desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dan Majasem Kecamatan Kemangkon.
Sudarli mengaku, saat dirinya menjadi ketua TP PKK Purbalingga sudah merasa keberatan dengan adanya penerapan SIM PKK. Ternyata kerepotan ini bukan hanya dirasakan Purbalingga, namun juga seluruh TP PKK se Indonesia.
“Wonosobo, Cilacap yang sudah berjalan ternyata aplikasinya tidak klop dan belum terintegrasi dengan system IT yang di Jakarta. Sehingga akhirnya muncul surat edaran pembekuan ini (SIM PKK-red),” jelasnya.
Selanjutnya, Sudarli mengharapkan seluruh anggota TP PKK disemua tingkatan untuk terus melanjutkan pengabdiannya dalam mendukung program yang dijalankan pemkab. “Tujuan PKK adalah membantu masyarakat agar lebih mandiri dan berkualitas. Pekerjaan yang diprogramkan dinas, dapat dibantu PKK sehingga mesti lebih cermat bekerjasama dengan SKPD,” tandasnya.
Di Purbalingga sendiri, persiapan penerapan SIM PKK telah dilaksanakan sejak 2012. Diantaranya berupa pemberian bantuan computer kepada TP PKK Kecamatan, pelatihan SIM PKK pada 2013 dan pemberian buku administrasi Dasawisma, RT dan RW pada 2014 ini.
“Untuk peningkatan informasi dan edukasi tentang gerakan PKK, kami juga telah meluncurkan website yang bisa diakses oleh masyarakat melalui situs www.pkkpurbalingga.go.id,” jelasnya.
Dalam evaluasi pelaksana terbaik 10 program pokok PKK, Purbalingga harus bersaing dengan 6 kabupaten lainnya yakni TP PKK Kabupaten Blora, Cilacap, Klaten, Pemalang, Kota Semarang, dan Kabupaten Sukoharjo.
Dalam evaluasi itu, aspek yang dinilai adalah capaian program dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh TP PKK Kabupaten atau Kota, terutama pelaksanaan tertib administrasinya. Aspek lainnya adalah desa sampel. Di Purbalingga desa sampelnya adalah desa Karangjengkol, Kutasari sebagai pelaksana terbaik 10 program pokok PKK dan desa Majasem, Kemangkon sebagai pelaksana terbaik UP2K PKK. (Hardiyanto)
